You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Menu Kategori
Logo Kalurahan Krembangan
Kalurahan Krembangan

Kap. PANJATAN, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

MARI BERSINERGI UNTUK MENUJU KREMBANGAN YANG BERDIKARI ***** INFO LAYANAN DAN ADUAN SILAHKAN PILIH MENU LAYANAN UMUM ***** JANGAN LUPA FOLLOW DAN SUBSCRIBE MEDIA SOSIAL KAMI JAM PELAYANAN EFEKTIF SENIN - KAMIS JAM 08:00 - 15:00 WIB | JUMAT JAM 07:30 - 15:00 WIB

SOSIALISASI PENGUATAN PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN BPKAL KALURAHAN

Admin Kalurahan 21 Juli 2025 Dibaca 29 Kali
SOSIALISASI PENGUATAN PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN BPKAL KALURAHAN

KabarKrembangan-Pemerintah Kalurahan Krembangan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) yang bertempat di Pendopo Kalurahan Krembangan pada hari Sabtu, 19 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud komitmen peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sosialisasi ini diikuti oleh tokoh masyarakat dan seluruh anggota BPKal Kalurahan Krembangan sebagai peserta utama. Hadir sebagai narasumber dari Kapanewon Panjatan, yaitu Suprih Rohmadi dan Gunadi Handayani, S.Sos, yang memberikan pemaparan mendalam tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan BPKal dalam sistem pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan.

Dalam sambutannya, Lurah Krembangan menegaskan bahwa pengawasan berbasis partisipasi adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Beliau juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kalurahan sangat terbuka apabila ada hal hal yang dirasa membutuhkan penjelasan lebih detail, warga masyarakat dipersilahkan untuk datang ke Kantor Kalurahan Krembangan agar mendapatkan informasi yang valid.

Pada sesi paparan narasumber dari Kapanewon, mereka menekankan bahwa masyarakat dan BPKal memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pengawasan yang sehat. Masyarakat dan BPKal diharapkan aktif mengawal program-program pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta melakukan pemetaan kebutuhan warga berdasarkan wilayah perwakilannya. Kolaborasi yang baik antara BPKal dan Pemerintah Kalurahan menjadi kunci untuk membangun sinergitas yang kuat, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Sesi berikutnya diisi oleh narasumber dari Pemerintah Kalurahan Krembangan, yaitu Lilik Arif Rahmadi, A.Md.Kom., yang menyampaikan inovasi dalam hal transparansi pemerintahan. Dalam paparannya, Lilik memperkenalkan menu baru pada website resmi Kalurahan Krembangan, yakni "Laporan Kegiatan Pamong". Menu ini memungkinkan warga untuk mengakses informasi realisasi anggaran kegiatan, baik yang telah maupun yang belum direalisasikan. Masyarakat dapat memantau secara langsung progres pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga menghadirkan "Layanan Aduan", sebuah fasilitas interaktif yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan langsung kepada pemerintah kalurahan secara online. Fitur ini diharapkan menjadi media penghubung yang efektif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah antara warga dan Pemerintah Kalurahan.

Transofrmasi teknologi sudah membawa perubahan budaya yang masif pada perilaku masyarakat. Dengan hadirnya kanal Layanan Aduan ini, harapannya warga masyarakat mempunyai alternatif pilihan wadah aspirasi yang lengkap, namun begitu, komunikasi secara langsung dengan Dukuh selaku pengampu wilayah dan BPKal sebagai perwakilan masyarakat mestinya selalu menjadi pilihan pertama dalam menyampaikan aspirasi. Dengan keterlibatan semua pihak, Kalurahan Krembangan diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,023,509,577 Rp2,427,411,330
83.36%
Belanja
Rp1,402,028,079 Rp2,323,969,300
60.33%
Pembiayaan
Rp128,093,770 Rp-102,006,230
-125.57%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp8,500,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp800,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,990,000 Rp93,200,000
94.41%
Dana Desa
Rp1,150,300,000 Rp1,150,300,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp70,453,952 Rp189,284,405
37.22%
Alokasi Dana Desa
Rp611,365,605 Rp881,726,925
69.34%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp100,000,000 Rp100,000,000
100%
Bunga Bank
Rp3,400,020 Rp3,600,000
94.45%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp668,919,245 Rp1,224,491,912
54.63%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp483,605,184 Rp679,988,100
71.12%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp60,630,000 Rp163,029,900
37.19%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp156,473,650 Rp209,398,900
74.73%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp32,400,000 Rp47,060,488
68.85%